menu

Pakar Usulkan DPR Susun Rancangan UU PKS Secara Holistik

Nasional
Senin, 29 Januari 2018, 13:25 WIB
Penulis. Ahmad Fiqi Purba


Pakar Usulkan DPR Susun Rancangan UU PKS Secara Holistik

Ilustrasi (Istimewa)

SOKSINEWS.COM, Pakar bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga Institut Pertanian Bogor Profesor Euis Sunarti mengusulkan Komisi VIII DPR RI menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) secara holistik.

"Saya melihat RUU PKS masih diskriminatif karena lebih dominan dan fokus terhadap kaum perempuan," kata Euis Sunarti pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Panitia Kerja RUU PKS Komisi VIII DPR RI dan Pakar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (29/1).

RDPU dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Ali Taher Parasong dan dihadiri beberapa anggota komisi.

Seperti dilansir dari kantor berita Antara, Euis Sunarti sepakat pada upaya DPR RI untuk melahirkan UU PKS karena sasarannya untuk menghapus praktik kekerasan seksual sehingga tidak terjadi lagi pengulangan kekerasan seksual.

PKS yang diusulkan dalam RUU PKS, menurut dia, bermakna pada penghapusan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual.

Dalam RUU PKS, ada delapan bentuk kekerasan seksual, yakni perkosaan, aborsi, pelecehan seksual, eksploatasi seks, perkawinan paksa, pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

"Pelacuran disebut penyimpangan seksual karena adanya faktor pemaksaannya. Akan tetapi, praktik pelacurannya tidak termasuk dalam penyimpangan seksual," katanya.

Pengajar pada Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB ini juga memandang perlu menguraikan sistem pelaksanaan terpadu pada RUU PKS, bukan pelaksana perlindungan terpadu.

Dalam paparannya, Euis juga mengusulkan alternatif solusi dari kekerasan seksual dengan membuat beberepa pengaturan, meliputi, pengaturan umum, pengaturan preventif, dan pengaturan kuratif.[]

Editor. Sunardi Panjaitan

Institut Pertanian BogorIPBDPRPKS

 

 

Baca Juga