menu

Jokowi: 50 Persen Cukai Rokok Digunakan Untuk Kesehatan

Ekonomi
Rabu, 19 September 2018, 14:07 WIB
Penulis. Ahmad Fiqi Purba


Jokowi: 50 Persen Cukai Rokok Digunakan Untuk Kesehatan

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Seskab Pramono Anung (kedua kanan), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Zulkifliemansyah (kiri) dan Wakil Gubernur terpilih Sitti Rohmi Djalilah (kanan) mengikuti prosesi kirab di Kompleks Istana Kepr

SOKSINEWS.COM, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa 50 persen penerimaan dari cukai rokok harus digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

"Perpres terkait itu memang sudah kita keluarkan," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (19/9).

Kepala Negara menyebutkan ada amanat undang-undang bahwa 50 persen dari cukai rokok itu untuk layanan yang berkaitan dengan kesehatan.

"BPJS Kesehatan sendiri kemarin mengalami defisit yang harus ditutup. Apapun yang namanya pelayanan kesehatan masyarakat itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga defisit itu sebagian ditutup dari hasil cukai rokok," kata Presiden Jokowi.

Ia menyebutkan sudah memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memeriksa kondisi keuangan BPJS Kesehatan.

"Artinya ini prosedur, akuntabilitas sudah dilalui," katanya.

Kepala Negara juga sudah memerintahkan dirut dan direksi BPJS Kesehatan untuk memperbaiki semua sistem termasuk verifikasi atas klaim yang masuk ke badan itu.

"BPJS Kesehatan ini menjangkau dari pusat sampai ke kabupaten kota, provinsi seluruh Tanah Air. Ini bukan suatu hal mudah. Bagaimana mengontrol, bagaimana memonitor klaim dari rumah sakit. Bukan sesuatu yang gampang," katanya

Ia menyebutkan dengan luasnya jangkauan pelayanan, badan itu harus terus memperbaiki sistem sehingga lebih efisien.

"Saya mengalami semuanya, di provinsi ada Kartu Jakarta Sehat. Itu ngontrol rumah sakit tidak mudah. Ini seluruh negara ya kan. Artinya perbaikan sistem itu harus terus dilakukan," katanya.

Ketika ditanya dengan adanya penggunaan dana bagi hasil cukai rokok untuk membayar BPJS Kesehatan maka pendapatan daerah akan berkurang, Presiden menegaskan UU mengamanatkan 50 persen pendapatan bagi hasil cukai itu untuk pelayanan kesehatan.

"Itu yang nerima juga daerah kok untuk pelayanan kesehatan di daerah. Kan bukan pelayanan di pusat. Itu pun sudah melalui persetujuan daerah," pungkas Presiden.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut Kementerian Keuangan telah dan akan melakukan sejumlah skenario untuk mengendalikan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Pertama, langkah peningkatan peran pemerintah daerah (pemda).

"Pertama, untuk kita meningkatkan peran pemerintah daerah," ujar dia saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).[]

Editor. Sunardi Panjaitan

Joko WidodoCukai RokokKesehatan

 

 

Baca Juga