menu

APPKSI Minta Bantuan Menko Kemaritiman Tolak Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO

Nasional
Selasa, 25 Juni 2019, 17:30 WIB
Penulis. Ahmad Fiqi Purba


APPKSI Minta Bantuan Menko Kemaritiman Tolak Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO

Aksi APPKSI di depan kantor Kemenko Kemaritiman RI, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (25/6).

SOKSINEWS.COM, Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan memperjuangkan nasib Petani Plasma Sawit, terkait penolakan pemberlakuan kembali pungutan Ekspor CPO.

"Perkebunan dan industri minyak kelapa sawit di Indonesia berkontribusi mengurangi angka kemiskinan yang juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa,"  kata Sekjen APPKSI, Arifin Nur Cahyono, dalam orasinya di depan kantor Kemenko Kemaritiman RI, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (25/6).

Ia menjelaskan, sebelumnya, Menko Luhut dalam konferensi internasional bertema ’'Eradicating Poverty through Agriculture and Plantation Industry to Empower Peace and Humanity” di Universitas Pontifical Urban. Roma, Italia, Selasa (15/5/18), sempat menyampaikan bahwa melalui program kemitraan atau plasma, petani kelapa sawit dapat mengelola sawit secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan.

"Tentu saja ini merupakan bentuk keberpihakan Menko Maritim pada Petani Plasma Sawit di Indonesia," tambahnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa petani plasma sawit telah menguasai 41 persen lahan sawit dengan Iuas lahan mencapai 4,6 juta hektar dan tenaga kerja langsung yang terserap di perkebunan sawit mencapai 5,5 juta orang dan pekerja tak langsung 12 juta. 

"Karena itu, Pemerintah Indonesia harus menjaga perkebunan dan industri sawit untuk mengatasi angka kemiskinan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB tahun 2030," tegasnya.

Akan tetapi, kata dia, selama 3 tahun terakhir akibat Pungutan Ekspor CPO yang digunakan untuk mensubsidi Industri biodiesel milik konglomerat, jutaan petani sawit mengalami kemiskinan akibat pendapatan Petani tergerus dengan adanya pungutan ekspor CPO yaitu dengan menurunnya secara draktis harga Tandan Buah segar Sawit Milik Petani.

"Karena itu, kami meminta Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan agar memperjuangkan nasib Petani Plasma Sawit, agar menolak pemberlakuan Kembali pungutan Ekspor CPO," tutupnya.[]

Ekspor CPO Plasma Sawit Kemenko Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan

 

 

Baca Juga