menu

KPU Imbau Caleg Terpilih Serahkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan

Nasional
Senin, 22 Juli 2019, 16:44 WIB
Penulis. Kaslan


KPU Imbau Caleg Terpilih Serahkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan

Ketua KPU Thomas Dohu (tengah) memimpin rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi NTT di Kota Kupang. (Antara Foto/ Kornelis Kaha

SOKSINEWS.COM, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau sejumlah calon anggota legislatif DPRD NTT yang sudah terpilih bisa segera menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaannya masing-masing.Hal ini disampaikan pasca-rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi NTT di Kota Kupang.

"Setelah penetapan ini, kami imbau kepada para calon anggota legislatif terpilih memastikan lagi bahwa sudah memberikan tanda terima laporan harta kekayaannya," kata Ketua KPU NTT Thomas Dohu kepada Antara di Kupang, Senin (22/7/2019).

Ia mengatakan bahwa batas waktu yang diberikan oleh KPU untuk penyerahan tanda terima laporan harta kekayaan itu terhitung mulai Senin (22/7) sampai dengan Senin (29/7) pekan depan.

"Artinya bahwa kami berikan batas waktu tujuh hari untuk menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan itu," tambah dia.

Thomas menambahkan jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan masih ada yang belum menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan itu maka pihaknya hanya mengusulkan nama-nama caleg terpilih dengan syarat yang sudah lengkap ke Mendagri.

"Maaf kalau yang sudah terpilih masih santai, santai maka SKnya tidak akan dikeluarkan oleh Kemendagri," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan sebanyak 65 caleg terpilih ditetapkan dalam pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi NTT.

Dari 65 nama tersebut, terdapat 26 caleg petahana, dan selebihnya adalah caleg baru, meski beberapa di antaranya pernah menjabat sebagai anggota DPRD NTT periode 2009-2019.

Lebih lanjut KPU juga menyampaikan selamat atas calon wakil rakyat yang terpilih tersebut, dan ia bersyukur karena untuk DPRD NTT tak ada partai atau caleg yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi

Editor. Ahmad Fiqi Purba

KPUDPRD

 

 

Baca Juga