menu
Pilkada DKI Jakarta

Ketua KPU DKI Jakarta: Tahapan Pilkada Belum Dimulai, Tapi KPU Sudah Dituduh Macam-macam

Wawancara
Rabu, 30 Maret 2016, 15:46 WIB
Penulis. Sunardi Panjaitan


Ketua KPU DKI Jakarta: Tahapan Pilkada Belum Dimulai,
Tapi KPU Sudah Dituduh Macam-macam

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno (Harnas.co)

JAKARTA, DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang akan menggelar pilkada serentak di Indonesia pada Januari 2017 mendatang bersama dengan 101 daerah lainnya. Berbeda dengan daerah lainnya, kontestasi antar kandidat calon gubernur di Jakarta sudah sangat terasa. Saling sindir dan saling kritik antar kandidat gubernur hampir setiap hari mewarnai pemberitaan media massa baik cetak maupun online.

Beberapa kandidat juga mulai aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat serta melakukan komunikasi politik dengan partai politik. Kandidat beserta tim suksesnya juga mulai turun langsung ke masyarakat untuk mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) demi memuluskan langkah menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta juga tidak kalah sibuknya. Sebagaimana diutarakan oleh Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, saat ini KPU DKI Jakarta sedang mempersiapkan diri menjelang dimulainya tahapan-tahapan pilkada. Posisi KPU DKI Jakarta beberapa kali mendapat sorotan, terutama setelah adanya tudingan akan menjegal calon independen.

Lalu bagaimana KPU DKI Jakarta menyikapi hal ini. Berikut petikan wawancara wartawan Soksinews Sunardi Panjaitan dengan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, di kantor KPU DKI Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Bagaimana bapak melihat  perpolitikan Jakarta jelang pilkada 2017 nanti?

Jakarta ini adalah Ibukota negara yang juga menjadi pusat pemerintahan dan bisnis. Juga menjadi pusat politik. Pilkada DKI Jakarta dapat dikatakan menjadi barometer politik nasinal. Oleh sebab itu, segala hal yang terjadi di Jakarta, apalagi kontestasi politik, pasti menimbulkan resonansi yang sangat luas. Itu hal wajar, karena memang Jakarta menjadi pusat dari segalanya.

Kalau kita perhatikan di media, pilkada serentak 2017 itu memang sepertinya hanya ada di Jakarta, padahal ada 101 daerah di Indonesia yang juga menggelar pilkada serentak. Hal ini terjadi Karena hampir setiap hari, media cetak maupun online terus memberikan informasi tentang pilkada DKI Jakarta. Besarnya pemberitaan pilkada DKI Jakarta ini sebenarnya cukup bagus karena sekaligus dapat mensosialisasikan pelaksanaan pilkada DKI Jakarta kepada masyarakat.

Lalu, bagaimana persiapan KPU DKI Jakarta menjelang pilkada 2017 ini?

Tahapan pilkada sebenarnya saat ini belum dimulai. Namun, KPU DKI Jakarta sudah melakukan sejumlah langkah untuk persiapan pilkada. Pertama, kami sudah menyusun anggaran untuk kebutuhan pilkada 2017. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 478 miliar untuk dua putaran. Anggaran ini untuk semua tahapan pilkada mulai dari penyusunan DPT, verifikasi dukungan, logistik dan lain-lain.

Langsung dipersiapkan untuk dua putaran?

Iya. Karena pilkada DKI Jakarta berbeda dengan pilkada di daerah lain. Jika di daerah lain, calon terpilih ditetapkan karena memperoleh suara terbanyak dibanding kandidat lain. Sedangkan di DKI Jakarta, calon terpilih itu harus mendapatkan suara lebih dari 50%. Kurang dari itu, harus ada putaran kedua.

Sektor mana yang paling banyak menghabiskan anggaran?

Logistik dan honorarium petugas kecamatan serta kelurahan menghabiskan anggaran yang paling banyak dari angggaaran yang sudah disiapkan. Jika nanti ada kekurangan anggaran pada putaran kedua, kita akan buat pengajuan kembali.

Persiapan lainnya?

Kami juga menyiapkan dan melengkapi personil di jajaran KPU DKI Jakarta. Sebelumnya, banyak jabatan-jabatan yang kosong apalagi setelah ada penarikan sebanyak 34 pegawai pemda oleh Gubernur DKI Jakarta. Alhamdulillah, sekarang jabatan-jabatan tersebut sudah dilengkapi oleh pegawai-pegawai dilingkungan KPU DKI Jakarta serta ada tambahan pegawai dari KPU pusat. Begitu juga dengan sarana dan prasarana yang ada terus diperbaiki dan dilengkapi.

Saat ini, sejumlah calon independen juga sudah mulai mengumpulkan KTP. Bagaimana nanti proses verikasi yang dijalankan oleh KPU?

Verifikasi dukungan terhadap calon perseorangan dilakukan dalam dua tahap. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pada verifikasi administrasi, KPU akan melihat apakah terpenuhi jumlah minimal dukungan yang diserahkan ke KPU. Persyaratan jumlah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang kepala daerah. Menurut aturan tersebut, wilayah dengan jumlah penduduk 6-12 juta harus mengumpulkan KTP sejumlah 7,5 persen dari total daftar pemilih tetap pada tahun sebelumnya. Pemilu terakhir itu, kan, pemilihan presiden. Pada pemilihan itu, jumlah DPT-nya 7.260.168. Kalau dari situ 7,5 persennya itu adalah 532.213. Kalau jumlahnya kurang, nanti akan kami sampaikan ke kandidat bahwa dukungan KTP-nya kurang.

Kemudian, kami juga akan melihat apakah KTP yang sudah diserahkan sudah sesuai dengan nama-nama para pemberi KTP. Jangan-jangan ada KTP ganda dan sebagainya. Setelah itu, akan dilihat sebaran daerahnya sudah merata atau belum. Berdasarkan undang-undang, sebaran pemilih harus lebih dari 50 persen dari wilayah yang bersangkutan. Kalau DKI ada enam wilayah, maka jumlah dukungan minimal di empat wilayah.

Untuk verifikasi faktual?

Setelah verifikasi administrasi selesai, selanjutnya dilakukan verifikasi faktual. Nama-nama pendukung sesuai dengan KTP dan alamat yang diberikan akan ditanya satu persatu. Apakah benar dia menyerahkan KTP untuk mendukung calon gubernur ini atau tidak. Apakah benar dia yang tanda tangan. Dan apakah benar dia mendukung. Kalau dia jawab, benar mendukung, berarti memenuhi syarat. Kalau dia menyatakan tidak mendukung, berarti kita akan coret.

Verifikasi faktual itu dilakukan keseluruh nama yang tercatat atau random?

Kita datangi satu persatu. Tidak bersifat random. Pasti masing-masing kandidat menyerahkan lebih dari angka minimal, bisa 600 atau 700 ribu KTP. Maka semuanya akan kita datangi satu persatu.

Terkait dengan adanya kecurigaa bahwa KPU DKI Jakarta akan menjegal calon tertentu yang maju dari jalur independen. Bagaimana anda menyikapinya?

Inilah masalahnya. Tahapan pilkada saja belum dimulai, tapi KPU sudah dituding macam-macam. Saya kira tudingan itu tidak fair. Ibaratnya, kontestasi belum dimulai, tiba-tiba kemudian sudah teriak, "wasitnya curang, wasitnya curang!!".

Tapi saya melihatnya dari sisi positif saja bahwa itu merupakan peringatan kepada KPU DKI Jakarta untuk menjadi penyelenggaran yang beintegritas, jujur, transparan dan akuntabel. Sehingga nanti tidak mengurangi hak-hak dari setiap calon. Tidak mengurangi hak dari warga yang memberikan dukungan. Saya akan memberikan sanksi tegas dan memberhentikan jika ada petugas KPU yang melakukan upaya-upaya manipulatif dari setiap tahapan pilkada.Selain itu, yang bersangkutan juga akan terkena pidana.

Jika KPU dituding tidak transparan dalam melakukan verifikasi faktual?

Saya mengajak masyarakat, tim sukses, dan siapapun untuk ikut dalam proses verifikasi. Disamping nanti ada Panwaslu. Silakan ikuti proses verifikasi agar transparan. Jadi, supaya sah, perlu mengawal hingga tingkat bawah. Semua akan dilakukan terbuka sesuai aturan perundang-undangan.

Apa himbauan anda kepada masyarakat Jakarta dalam menghadapi pilkada 2017 ini?

Ya, tentu kita berharap masyarakat Jakarta semakin lama semakin cerdas. Kecerdasan itu diperlukan untuk mereka bisa memilah dan memilih pemimpin Jakarta lima tahun ke depan itu seperti apa. Mereka tentu punya rumusan, mereka punya satu formula, mereka punya idealitas pemimpin Jakarta ke depan itu seperti apa. Nah, itu yang nantinya saya berharap diwujudkan ketika yang bersangkutan datang ke tempat pemungutan suara.

Oleh karena itu, partisipasi warga Jakarta untuk memilih gubernurnya itu menjadi sebuah keniscayaan. Jangan ada anggapan yang mengatakan, "ah, emang gue pikirin", atau "ini mau siapa kek jadi gubernur, kagak ngaruh dalam kehidupan gue". Tidak boleh seperti itu lagi. Semua, siapapun yang menjadi gubernur akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kitalah yang menentukan masa depan Jakarta itu seperti apa. Nah, karena itu kita harus berpartisipasi aktif, termasuk ketika nanti ada masa pendaftaran atau penyusunan daftar pemilih.

Apakah ada upaya dari KPU DKI Jakarta agar partisipasi warga Jakarta tambah meningkat dalam pilkada 2017?

Kami sedang menyiapkan satu aplikasi khusus dimana nanti warga DKI Jakarta dapat memantau pilkada DKI Jakarta dari android dan sejenisnya. Istilah saya, bagaimana pilkada itu dalam satu genggaman handphone. Disitu nantinya akan memuat informasi tentang daftar pemilih, jumlah TPS dan lokasinya hingga informasi tentang hasil pemungutan suara. Jadi masyarakat dapat mengetahui secara cepat informasi dan perkembangan pilkada di DKI Jakarta.[]

Pilkada

 

 

Baca Juga